Selasa, 26 Mei 2026 – Rektor (Harry Sugara, M.Pd) bersama Wakil Rektor 2 (Eko Prasetyo, S.AK., M. AK), Direktur DSDK (Rini Ratna Nafita Sari, S.M., MM) dan Kepala Kepegawaian melangsungkan sosialisasi tentang draf kebijakan & program masa tunggu, sertifikasi dan studi lanjut S3 Dosen.
Dalam sosialisasi ini Rektor menekankan pentingnya proyeksi pengembangan karir jabatan fungsional, sertifikasi dan studi lanjut dosen, meminimalisir keterlambatan pengajuan jabatan fungsional, sertifikasi dan studi lanjut dosen serta mempercepat pengembangan kapasitas sumber daya dosen yang profesional melalui efektifitas pemantauan waktu pengajuan.
Sosialisasi kebijakan ini menekankan diantaranya tentang proporsi jafung Lektor, sertifikasi dosen dan studi lanjut (S3).
Pertama, proporsi jumlah dosen program studi dengan jabatan fungsional Lektor (L) minimal memiliki ≥60% dari total DTPS. Kedua, proporsi jumlah dosen program studi dengan status tersertifikasi minimal memiliki jumlah ≥60% dari total DTPS. Ketiga, proporsi jumlah dosen program studi dengan gelar studi lanjut doktoral minimal memiliki ≥40% dari total DTPS.
Selanjutnya disosialisasikan terkait masa tunggu jabatan fungsional diantaranya: Pertama, Dosen dengan pengajuan kenaikan status tenaga pengajar menuju asisten ahli (AA) dengan ketentuan masa tunggu ≤ 2 tahun. Kedua, dosen dengan pengajuan jabatan fungsional menuju lektor (L) dengan ketentuan masa tunggu ≤ 3 tahun. Ketiga, dosen dengan pengajuan jabatan fungsional menuju lektor kepala (LK) dengan ketentuan masa tunggu ≤ 3 tahun. Keempat, dosen dengan pengajuan jabatan fungsional menuju guru besar (GB) dengan ketentuan masa tunggu ≤ 12 tahun. Kelima, bagi dosen yang telah berstatus eligible namun mengalami keterlambatan pengajuan melebihi ketentuan masa tunggu pada Pasal 5 maka diberikan waktu yaitu ≤ 1 tahun untuk menyiapkan dan mengajukan kenaikan kepangkatan sejak terbitnya peraturan tersebut.
Pada pengajuan sertifikasi dosen dengan status eligible wajib diajukan dengan masa tunggu ≤ 3 tahun sejak terbitnya kepangkatan terakhir.
Berikutnya juga diatur mengenai masa tunggu program studi lanjut dosen (S3). Pertama, dosen tetap program studi dengan gelar Magister (S2) wajib melanjutkan studi lanjut program doktoral setidaknya dengan ketentuan masa tunggu ≤ 5 tahun sejak dipenuhinya jabatan fungsional dan sertifikasi sebagaimana pada Pasal 5 (1). Kedua, bagi dosen yang telah memenuhi ketentuan pada Pasal 8 (1) dan (2) namun mengalami keterlambatan pengajuan melebihi ketentuan masa tunggu pada ayat (3) maka diberikan waktu masa tunggu ≤ 3 tahun untuk menyiapkan perencanaan studi lanjut sejak terbitnya peraturan tersebut.
Melalui kebijkan ini maka diharapkan dapat memperjelas proyeksi pengembangan karir jabatan fungsional, sertifikasi dan studi lanjut dosen, meminimalisir keterlambatan, mempercepat pengembangan kapasitas sumber daya dosen yang profesional dan meningkatkan poin akreditasi program studi pada kriteria kapasitas dan pengelolaan sumber daya dosen program studi.